TUTUYAN, NusaraID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, S.E., M.M., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan program penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif tanpa tindak lanjut yang terukur.
Penegasan tersebut disampaikan Oskar saat menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Evaluasi (Rakorev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Boltim Tahun 2026, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi berbagai kendala, sekaligus merumuskan langkah perbaikan dalam menangani persoalan stunting dan kemiskinan di daerah.
Rakorev itu turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Harris P. Sumanta, S.T., M.T., jajaran kepala OPD, Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan PT ASA, unsur Pengadilan Agama, perwakilan Bank SulutGo (BSG), serta para camat se-Kabupaten Boltim.
Dalam sambutannya, Oskar menekankan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan membutuhkan keseriusan serta keterlibatan lintas sektor. Kedua persoalan tersebut, menurut dia, memiliki hubungan erat dengan kualitas hidup masyarakat sehingga tidak bisa ditangani secara parsial.
“Stunting dan kemiskinan merupakan dua persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius serta penanganan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah perlu ditinjau secara menyeluruh. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program, sekaligus memastikan intervensi yang diberikan tepat sasaran.
Oskar mengingatkan agar hasil evaluasi tidak berhenti pada penyampaian laporan kegiatan maupun pemenuhan dokumen administrasi. Setiap rekomendasi yang dihasilkan harus menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program ke depan.
“Jangan sampai evaluasi hanya berhenti pada penyampaian laporan dan pemenuhan administrasi. Saya ingin setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain mengevaluasi capaian, Bupati juga meminta perangkat daerah memperkuat sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Di antaranya perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Seluruh program tersebut harus dilaksanakan secara efektif dengan memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian.
Oskar juga menyoroti pentingnya pembaruan data secara berkala sebagai dasar penyusunan kebijakan. Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor penting agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
Karena itu, seluruh OPD terkait diminta memperkuat koordinasi dan melakukan identifikasi secara cermat terhadap keluarga maupun masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan.
“Identifikasi terhadap keluarga dan masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan harus dilakukan secara cermat, sehingga kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui Rakorev TP3S dan TKPKD 2026 ini, Pemkab Boltim diharapkan dapat memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan upaya penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan berjalan secara berkelanjutan.
Dengan evaluasi yang disertai tindak lanjut konkret, program pembangunan diharapkan tidak hanya tercatat dalam laporan pemerintah, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Boltim.(*/Advertorial)
