TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan menggelar Rapat Pembahasan Action Plan atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Rapat strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Boltim, Jumat (19/12/2025), dan dipimpin langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo.
Rapat ini menjadi bagian penting dari upaya tindak lanjut rekomendasi BPK yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas secara rinci langkah-langkah strategis yang akan dituangkan ke dalam action plan. Langkah ini mencakup penetapan target waktu penyelesaian, pembagian peran dan tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan internal agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara efektif dan terukur.
Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus dipandang sebagai instrumen evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Menurutnya, tindak lanjut LHP BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen moral pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan profesional.
“Rekomendasi BPK merupakan bahan evaluasi penting bagi kita semua. Ini menjadi cermin untuk melihat sejauh mana sistem pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan berjalan dengan baik. Saya meminta seluruh OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi ini dengan sungguh-sungguh, tepat waktu, dan penuh tanggung jawab,” tegas Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD agar setiap action plan yang disusun dapat berjalan selaras dan tidak parsial. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan tindak lanjut rekomendasi BPK akan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Boltim, M. Iksan Pangalima, Inspektur Daerah Robi Mamonto, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. Kehadiran unsur pengawasan internal ini diharapkan mampu memperkuat pengendalian dan memastikan pelaksanaan action plan berjalan sesuai dengan ketentuan.
Melalui rapat pembahasan action plan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menargetkan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip good governance serta harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.(*/red)
