TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mulai menjalani pemeriksaan kinerja pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Pemeriksaan tersebut menyasar efektivitas manajemen aset pemerintah daerah periode 2025 hingga Semester I 2026.
Entry meeting pemeriksaan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Boltim, Senin (31/8/2026). Kegiatan ini dihadiri Bupati Boltim Oskar Manoppo, S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku.
Pertemuan tersebut menjadi tahapan awal pemeriksaan yang dilakukan BPK untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta jajaran perangkat daerah terkait.
Pemeriksaan kinerja pendahuluan ini menjadi bagian dari upaya mengevaluasi bagaimana aset milik daerah dikelola dan dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Manajemen aset menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Aset yang dimiliki pemerintah tidak hanya perlu tercatat secara administratif, tetapi juga harus dikelola secara tertib, dimanfaatkan sesuai peruntukannya, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pemeriksaan tersebut, pengelolaan aset daerah diharapkan dapat semakin efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kehadiran pimpinan daerah bersama jajaran terkait dalam entry meeting juga menunjukkan kesiapan Pemkab Boltim dalam mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan lembaga pemeriksa negara tersebut.
Pemeriksaan BPK nantinya dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek dalam manajemen aset, termasuk efektivitas tata kelola dan pengendalian aset pemerintah daerah.
Bagi pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja tidak semata-mata menjadi proses evaluasi, tetapi juga dapat menjadi bahan perbaikan terhadap sistem pengelolaan pemerintahan.
Pengelolaan aset yang baik dibutuhkan untuk memastikan barang milik daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat. Karena itu, aspek pencatatan, pengamanan, pemanfaatan hingga pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen aset.
Pemkab Boltim pun diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan aset. Langkah tersebut penting agar data dan administrasi aset dapat dikelola secara akurat serta mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Entry meeting pemeriksaan BPK ini menjadi awal dari rangkaian pemeriksaan terhadap efektivitas manajemen aset Pemkab Boltim untuk periode yang telah ditetapkan.
Hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, pemeriksaan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan catatan evaluasi, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.(*/red)
