TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menorehkan capaian membanggakan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkab Boltim meraih nilai 79,61 dan menempati peringkat ketiga dari 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Boltim di zona hijau, kategori daerah dengan tingkat integritas tinggi.
Hasil ini menegaskan komitmen Pemkab Boltim dalam memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. Dalam pemeringkatan tersebut, posisi pertama diraih Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan nilai 81,12, disusul Pemerintah Kota Kotamobagu di peringkat kedua dengan nilai 80,13. Kehadiran Boltim di posisi tiga besar menunjukkan konsistensi daerah ini dalam mendorong reformasi birokrasi.
Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan pemangku kepentingan atas hasil positif tersebut. Menurutnya, capaian SPI KPK tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang pembenahan sistem dan penguatan budaya kerja berintegritas.
“Capaian ini patut kita syukuri bersama. Nilai SPI yang menempatkan Boltim di zona hijau menjadi bukti bahwa komitmen terhadap integritas, transparansi, dan pencegahan korupsi terus berjalan dengan baik,” ujar Oskar Manoppo.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang konsisten menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Mulai dari perencanaan program, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan publik, seluruhnya diarahkan untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa capaian SPI KPK bukanlah tujuan akhir. Pemerintah daerah, kata dia, justru menjadikan hasil tersebut sebagai pemacu semangat untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ke depan, kami akan memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi layanan, serta mendorong inovasi di seluruh OPD. Integritas birokrasi harus terus dijaga agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat,” tegasnya.
Survei Penilaian Integritas KPK sendiri merupakan instrumen nasional yang mengukur tingkat risiko korupsi dan efektivitas upaya pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Penilaian dilakukan melalui berbagai indikator, antara lain transparansi, pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, serta kualitas pelayanan publik.
Masuknya Boltim ke zona hijau menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berjalan cukup efektif dan didukung oleh komitmen pimpinan serta aparatur di semua level. Hal ini juga mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk membangun budaya kerja yang jujur dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pemkab Boltim optimistis capaian tersebut dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Dengan penguatan integritas birokrasi, pemerintah daerah berharap mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.(*/red)
