TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab Boltim mulai mematangkan persiapan menghadapi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (EKPD) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
Langkah tersebut ditandai dengan koordinasi intensif bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan seluruh indikator penilaian nasional dapat dipenuhi. Persiapan meliputi pengumpulan dokumen pendukung, pemetaan layanan digital, hingga penyelarasan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Moh Rezhah Mamonto, S.Kom., M.Si., mengatakan evaluasi tersebut menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana transformasi digital telah diterapkan di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik berbasis digital.
“Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menilai sejauh mana implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik telah berjalan. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar perbaikan dan penguatan layanan digital kepada masyarakat,” ujar Rezhah, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, dalam tahap persiapan, Diskominfo melakukan inventarisasi berbagai aplikasi yang digunakan perangkat daerah, memetakan layanan digital yang telah berjalan, serta mengumpulkan bukti dukung pada setiap indikator penilaian yang ditetapkan pemerintah pusat.
Selain itu, Diskominfo juga membentuk tim koordinasi dan tim asesor internal yang akan bertugas mengawal seluruh proses evaluasi agar berjalan sesuai ketentuan. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian dokumen sekaligus memastikan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme evaluasi.
Tak hanya itu, seluruh OPD didorong untuk lebih aktif melengkapi data yang diperlukan, termasuk optimalisasi penggunaan aplikasi pemerintahan, pemanfaatan surat elektronik resmi, hingga penerapan tata kelola keamanan informasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital di lingkungan Pemkab Boltim.
Rezhah menegaskan, keberhasilan evaluasi tidak hanya bergantung pada Diskominfo, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang semakin cepat kepada masyarakat.
Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 sendiri akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui penilaian terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan digital di daerah. Hasil evaluasi akan menjadi acuan dalam mengukur tingkat kematangan transformasi digital sekaligus mendorong peningkatan kualitas birokrasi.
Melalui persiapan yang dilakukan sejak awal, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur optimistis dapat meningkatkan capaian pada evaluasi tahun ini. Lebih dari itu, proses tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang modern, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi Pemkab Boltim untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, serta mudah diakses masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi.(*/red)
