TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran pajak dan menekan peredaran rokok ilegal. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, pemerintah daerah menggelar Sosialisasi Ketentuan Pajak Rokok dan Operasi Pengawasan Rokok Ilegal Tahun Anggaran 2025 di Kantor Bupati Boltim, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Boltim, dr. Minarni Manoppo, yang hadir mewakili Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta pelaku UMKM dari seluruh wilayah Boltim.
Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Paroji, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea dan Cukai Bitung, serta June E. Silangen, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Oskar Manoppo menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada pemerintah daerah tentang mekanisme dan ruang lingkup kegiatan yang dapat dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok, terutama di sektor penegakan hukum.
“Melalui kegiatan ini, daerah diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian target penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Pajak Rokok, sekaligus aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal,” ujar Oskar dalam sambutannya yang dibacakan oleh dr. Minarni.
Bupati menambahkan, pemahaman yang benar tentang peraturan di bidang cukai menjadi hal penting agar masyarakat mampu mengenali produk yang legal dan yang tidak. Dengan begitu, upaya pemberantasan rokok ilegal dapat berjalan efektif hingga ke tingkat desa.
“Harapan kita, rokok ilegal semakin berkurang bahkan hilang dari peredaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan DBH Pajak Rokok Boltim tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 275 Tahun 2025 mencapai Rp4,96 miliar. Angka ini mencerminkan kontribusi nyata pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak.
Selain aspek fiskal, Boltim juga menunjukkan capaian positif di bidang kesehatan. Tahun 2025, daerah ini mencatat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98,18%, dan secara resmi meraih status Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.
“Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat,” tambah dr. Minarni.
Kegiatan ini merupakan gelaran ketiga kalinya di Boltim bersama Bea dan Cukai. Di akhir kegiatan, Kepala Dinas Kesehatan resmi membuka sosialisasi dengan mengucapkan, “Bismillahirrahmanirrahim.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Moh. Rezhah Mamonto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rahman Hulalata, serta jajaran BPKPD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Boltim.(*/red)
