TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali mempertegas pentingnya penyelarasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam rapat evaluasi yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Boltim, Senin (11/8/2025), Bupati Oskar Manoppo bersama Wakil Bupati Argo Sumaiku menegaskan bahwa kebijakan anggaran desa harus satu arah dengan agenda strategis pemerintah daerah.
“APBDes bukan hanya sekadar angka, tapi harus menjadi alat nyata untuk menggerakkan pembangunan yang sejalan dengan cita-cita daerah,” ujar Bupati Oskar di hadapan para kepala desa, camat, dan pendamping desa.
Ia menekankan, program-program desa yang didanai melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) harus berorientasi pada hasil dan membawa dampak langsung bagi masyarakat. Bupati juga mengungkap adanya desa yang belum menyetorkan pajak hingga mencapai Rp300 juta. Ia menilai hal tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap tertib administrasi dan akuntabilitas publik.
“Pajak dari dana desa bukan uang pribadi. Jika tidak disetor, artinya desa tidak menjalankan tanggung jawab fiskal yang benar,” tegasnya.
Selain aspek fiskal, penyaluran bantuan juga menjadi perhatian. Bupati mengingatkan agar distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan. “Jangan sampai satu orang dapat dua bantuan, sementara tetangganya yang miskin malah tidak tersentuh,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Argo Sumaiku menyoroti pentingnya kapasitas aparatur desa. Ia mengungkap rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) agar seluruh perangkat desa memahami tugas pokok dan fungsinya secara utuh.
“Dengan pemahaman yang baik, kita bisa hindari praktik markup dan proyek fiktif yang merugikan,” ujarnya. Salah satu temuan mencolok adalah pengadaan lampu tenaga surya (solar cell) dengan harga tak wajar, yakni Rp28 juta per unit.
Di sisi lain, Argo juga mendorong optimalisasi layanan BPJS Kesehatan yang kini bisa diaktifkan dalam hitungan jam. Ia mengimbau agar perangkat desa proaktif dalam mengedukasi masyarakat.
“Kesehatan itu prioritas. Jangan tunggu sakit baru mengurus BPJS,” ucapnya.
Isu kebersihan lingkungan pun tak luput dari pembahasan. Wabup meminta desa menganggarkan pengadaan bak sampah, armada pengangkut, dan tenaga kebersihan sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat.
Kepala BPMD Boltim, Rahman Hulalata, menambahkan bahwa evaluasi APBDes dilakukan secara bertahap di tiap kecamatan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa.
Langkah evaluatif ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa, demi menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
