TUTUYAN, NusaraID.com — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Boltim, yang turut dihadiri oleh Bupati Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo V. Sumaiku.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kolaborasi yang konstruktif selama proses pembahasan. Ia menilai kerja sama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah, saya menginstruksikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk segera menyiapkan jadwal kerja sebagai pedoman pelaksanaan program,” ujar Oskar.
Ia menekankan pentingnya percepatan dalam pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen menjalankan APBD 2026 secara transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“Saya optimis, dengan kerja sama yang kuat antara legislatif dan eksekutif, pembangunan di tahun 2026 akan berjalan lebih baik, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Boltim,” tambahnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para asisten, perwakilan TNI dan Polri, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Persetujuan APBD 2026 menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Kabupaten Boltim dalam menyiapkan langkah strategis menuju tahun pembangunan berikutnya. Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran — dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan sinergi yang terbangun antara dua lembaga pemerintahan daerah, Bupati Oskar berharap implementasi program 2026 dapat memberikan hasil nyata dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.(*/red)
