TUTUYAN, NusaraID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang kerja Bupati, Kamis (1/10/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari mitigasi cuaca ekstrem, pengawasan pertambangan tanpa izin (PETI), distribusi BBM dan LPG bersubsidi, hingga persiapan Pemilihan Sangadi (Pilsang).
Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan langkah pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi keselamatan, perekonomian, lingkungan, dan ketertiban masyarakat.
Bupati Oskar menegaskan, persoalan strategis di daerah tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Diperlukan kesamaan persepsi dan koordinasi antarlembaga agar setiap langkah yang diambil berjalan efektif dan sesuai kewenangan masing-masing.
“Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Kita membutuhkan penyelarasan langkah, persepsi dan tindakan strategis antar unsur pimpinan daerah,” tegas Oskar.
Salah satu perhatian dalam rapat tersebut adalah potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi perlu diantisipasi melalui mitigasi, deteksi dini, serta kesiapan perangkat daerah dan aparat terkait.
Upaya tersebut diperlukan untuk meminimalkan risiko terhadap keselamatan warga, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan distribusi kebutuhan pokok apabila terjadi bencana.
Selain itu, aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI menjadi agenda penting yang dibahas. Penanganannya memerlukan koordinasi dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, keselamatan, dan perlindungan lingkungan.
Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi perlu diarahkan agar berjalan melalui mekanisme yang legal dan aman, tanpa mengabaikan ketentuan hukum serta dampak lingkungan.
Persoalan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi turut menjadi perhatian. Pengawasan distribusi diperlukan untuk memastikan pasokan sesuai kebutuhan masyarakat dan subsidi diterima oleh pihak yang berhak.
Koordinasi dengan instansi terkait juga penting untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan distribusi maupun kuota energi bersubsidi.
Agenda berikutnya adalah persiapan Pemilihan Sangadi. Pemerintah daerah menilai kesiapan regulasi, teknis pelaksanaan, serta pengamanan perlu diperhatikan agar seluruh tahapan berjalan tertib sesuai ketentuan.
Pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga diperlukan untuk mencegah konflik selama proses pemilihan di tingkat desa.
Dalam rapat tersebut, Bupati Oskar memberikan ruang kepada unsur Forkopimda untuk menyampaikan pandangan dan persoalan sesuai tugas masing-masing.
Ia berharap pembahasan tidak berhenti pada koordinasi semata, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Saya berharap pertemuan hari ini melahirkan rekomendasi yang implementatif demi kepentingan masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” pungkasnya.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Boltim bersama unsur Forkopimda diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, meningkatkan pengawasan, serta menjaga stabilitas dan pelayanan kepada masyarakat.(*/Red)
