KOTABUNAN, NusaraID.com – Sejumlah warga lingkar tambang di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Boltim membentuk tim khusus untuk mengawasi proses perekrutan tenaga kerja di PT Arafura Surya Alam (ASA).
Permintaan tersebut muncul menyusul keluhan warga terkait proses penerimaan karyawan di perusahaan tambang emas yang beroperasi di wilayah Kotabunan itu. Mereka mengaku sejumlah calon tenaga kerja dari wilayah lingkar tambang telah menjalani wawancara sejak sekitar enam bulan lalu, namun hingga kini belum memperoleh panggilan lanjutan.
Sementara itu, warga menyebut terdapat tenaga kerja dari luar wilayah lingkar tambang yang justru mendapat panggilan setelah mengikuti proses wawancara.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan pelaksanaan komitmen pemberdayaan tenaga kerja lokal yang sebelumnya menjadi bagian dari kesepakatan antara Pemkab Boltim dan PT ASA.
Dalam kesepakatan tersebut, masyarakat lingkar tambang mendapat perhatian melalui program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja agar memiliki kompetensi serta sertifikasi yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan bekerja di perusahaan.
Warga berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga diikuti dengan kesempatan kerja yang transparan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Kami meminta ada tim khusus dari Pemkab maupun DPRD Boltim yang ikut mengawasi proses perekrutan. Jangan sampai kuota 60 persen yang diperuntukkan bagi tenaga kerja lokal justru diisi orang-orang dari luar, sementara anak-anak Kotabunan dan Bulawan hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” ujar sejumlah warga Desa Bulawan saat ditemui Rabu, (23/09/26) yang meminta identitas mereka tidak dipublikasikan.
Menurut warga, sebelumnya terdapat komitmen bahwa 60 persen kebutuhan tenaga kerja diperuntukkan bagi masyarakat lokal di wilayah lingkar tambang, sedangkan 40 persen lainnya untuk tenaga kerja pada posisi atau bidang teknis yang membutuhkan keahlian tertentu.
Karena itu, mereka meminta Pemkab dan DPRD Boltim ikut mengawasi pelaksanaan rekrutmen agar pembagian tersebut dapat berjalan sesuai komitmen yang mereka ketahui.
Warga juga menyoroti keberadaan sejumlah pekerja yang menurut mereka berasal dari luar daerah, namun memiliki KTP Boltim.
“Ada pekerja yang berasal dari Toraja dan Minahasa, tetapi mereka memegang KTP Boltim. Padahal, berdasarkan yang kami ketahui, mereka tidak berdomisili di desa kami,” ungkap warga.
Mereka meminta pemerintah daerah menelusuri persoalan tersebut, termasuk memastikan kesesuaian data kependudukan dengan domisili sebenarnya.
Namun, dugaan mengenai status kependudukan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Untuk memastikan kondisi sebenarnya, diperlukan pemeriksaan dan verifikasi dari instansi yang berwenang.
Selain persoalan domisili, masyarakat juga mempertanyakan standar penerimaan karyawan di perusahaan tersebut.
Mereka mengaku terdapat warga lingkar tambang yang memiliki pengalaman di sektor pertambangan, tetapi tidak lolos dalam proses seleksi. Di sisi lain, warga menyebut terdapat tenaga kerja dari luar daerah yang belum memiliki pengalaman serupa namun dapat diterima bekerja.
“Kami melihat ada perlakuan yang tidak adil. Putra daerah yang punya pengalaman justru tersisih, sementara orang luar yang belum punya pengalaman malah diterima,” kata mereka.
Keluhan tersebut kemudian mendorong warga meminta adanya pengawasan bersama dalam proses rekrutmen. Menurut mereka, keterlibatan Pemkab dan DPRD diperlukan agar proses penerimaan tenaga kerja dapat dipantau secara transparan dan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan serta hasil seleksi.
Warga berharap pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi, tetapi juga memastikan masyarakat di sekitar wilayah tambang memperoleh kesempatan yang sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
Mereka juga meminta pemerintah segera menindaklanjuti keresahan tersebut dengan melakukan penelusuran terhadap proses rekrutmen, termasuk memastikan pelaksanaan kuota tenaga kerja lokal dan mekanisme seleksi yang diterapkan perusahaan.
Bagi warga, kehadiran investasi pertambangan di wilayah mereka diharapkan tidak hanya memberikan dampak terhadap perekonomian daerah, tetapi juga membuka peluang kerja yang nyata bagi masyarakat sekitar.
“Jangan sampai putra-putri daerah hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, NusaraID.com belum memperoleh keterangan dari pihak PT Arafura Surya Alam terkait keluhan warga, termasuk mengenai komitmen kuota tenaga kerja lokal 60 persen, tenaga kerja teknis 40 persen, serta mekanisme rekrutmen yang diterapkan. Ruang klarifikasi dan penjelasan tetap terbuka bagi pihak perusahaan.(/Rusman)
