KOTABUNAN, NusaraID.com – Di tengah tekanan fiskal yang membayangi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), pemerintah daerah memilih tetap bergerak. Bupati Boltim, Oskar Manoppo, menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan pembangunan dengan mencari sumber dukungan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Halal Bihalal bersama masyarakat Desa Paret Bersatu, Kecamatan Kotabunan, Senin (20/4/2026). Di hadapan warga, Oskar berbicara terbuka mengenai kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan cukup berat.
Menurutnya, kebijakan nasional yang berdampak pada struktur anggaran daerah membuat APBD Boltim tahun ini mengalami pengurangan signifikan, bahkan mencapai Rp167 miliar. Kondisi ini secara langsung membatasi ruang gerak pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan, khususnya infrastruktur.
“Kita harus jujur kepada masyarakat. Pembangunan yang bersumber dari APBD memang terbatas. Siapa pun pemimpinnya, dalam kondisi seperti ini tentu akan menghadapi tantangan yang sama,” ujar Oskar.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan bukan berarti berhenti. Pemerintah daerah tetap mengambil langkah strategis dengan memperkuat komunikasi dan pendekatan ke pemerintah provinsi hingga kementerian.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui forum perencanaan pembangunan, termasuk saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi. Dari proses itu, Pemkab Boltim berhasil mengamankan dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dukungan tersebut diwujudkan dalam program pembangunan perumahan, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 452 unit rumah. Selain itu, pemerintah pusat juga akan merealisasikan pembangunan 500 unit rumah subsidi yang direncanakan berlokasi di lahan HGU Desa Tutuyan.
Dengan total 952 unit hunian yang akan dibangun, pemerintah daerah secara efektif mengalihkan sebagian beban pembiayaan dari APBD ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menjaga laju pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Dalam kesempatan tersebut, Oskar juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterbatasan pembangunan yang dirasakan. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah.
“Ini bukan sekadar permohonan maaf, tetapi bentuk kejujuran kami kepada masyarakat. Kami tetap berkomitmen mencari jalan agar pembangunan tidak berhenti,” katanya.
Di tengah dinamika ekonomi nasional yang berdampak luas ke daerah, strategi jemput bola ke pemerintah pusat menjadi pilihan realistis. Pendekatan ini tidak hanya membuka peluang pendanaan, tetapi juga memastikan program prioritas tetap berjalan.
Langkah yang ditempuh Pemkab Boltim menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan akhir dari pembangunan. Dengan strategi yang tepat, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat justru bisa menjadi kekuatan baru dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat.(*/red)
