MANADO, NusaraID.com — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui dukungan terhadap sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025. Kegiatan yang digelar di Manado, Kamis (16/4/2026), dihadiri langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo.
Regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Selama ini, keterbatasan permodalan menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya.
Dalam sambutannya, Oskar menyampaikan bahwa kehadiran POJK 19/2025 menjadi angin segar bagi pelaku UMKM, khususnya di daerah. Ia menilai, kebijakan ini tidak hanya membuka peluang akses modal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing usaha.
“Kami berharap regulasi ini benar-benar memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM, baik dari sisi akses pembiayaan maupun penguatan kapasitas usaha. UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah,” ujarnya.
Menurutnya, dengan dukungan kebijakan yang lebih inklusif, pelaku UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk mendorong kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, pelaku usaha, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya diajak untuk memahami lebih dalam mekanisme serta manfaat dari regulasi baru tersebut. Pemahaman yang baik dinilai menjadi kunci agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha. Dengan demikian, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama.
Pemerintah Kabupaten Boltim menegaskan akan terus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan peluang yang diberikan melalui kebijakan ini. Pendampingan tersebut mencakup aspek administratif, penguatan kapasitas usaha, hingga akses terhadap lembaga keuangan.
Langkah ini sejalan dengan visi daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Dengan akses pembiayaan yang lebih terbuka serta proses yang transparan, UMKM diharapkan mampu berkembang lebih pesat dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, sektor UMKM dinilai memiliki peran strategis sebagai penopang ekonomi lokal. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan sektor ini.
Oskar menegaskan, kemajuan daerah tidak dapat dipisahkan dari kekuatan UMKM. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, Boltim optimistis UMKM akan menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.(*/red)
