MANADO, NusaraID.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Tinggi Sulut melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja bersama yang digelar di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini menjadi langkah penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Yacob Hendrik Pattipeilohy, Perwakilan Jampidum Kejaksaan RI Hari Wibowo, Sekprov Sulut Tahlis Gallang, jajaran PT Jamkrindo, Forkopimda Sulut, para kepala kejaksaan negeri, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Bupati Oskar Manoppo turut hadir sekaligus mengambil bagian dalam penandatanganan perjanjian kerja sama bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Saptono SH. Kerja sama tersebut berfokus pada pelaksanaan pidana kerja sosial, sebuah model alternatif penegakan hukum yang dalam beberapa tahun terakhir terus didorong pemerintah sebagai metode pemidanaan yang lebih humanis dan edukatif.
Pidana kerja sosial dinilai mampu menghadirkan sanksi yang memberikan efek jera, tanpa harus memutus hubungan sosial pelaku maupun membebani lembaga pemasyarakatan. Model ini juga memberi ruang yang lebih besar bagi pendekatan rehabilitatif dan pemulihan sosial.
Bupati Oskar Manoppo menilai kesepakatan yang ditandatangani bersama Kejari Kotamobagu merupakan tonggak penting bagi daerah dalam memperkuat sinergi hukum yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Pemkab Boltim berkomitmen mendukung setiap langkah pembaruan hukum yang memberi manfaat nyata bagi publik.
“Kesepakatan ini adalah komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menghadirkan pendekatan hukum yang lebih adil serta bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Oskar.
Ia menambahkan, pemerintah daerah siap menyiapkan seluruh perangkat teknis yang diperlukan agar pelaksanaan pidana kerja sosial dapat berjalan efektif di lapangan. Mulai dari penyiapan lokasi, mekanisme pengawasan, hingga pendampingan terhadap pelaku yang menjalani sanksi.
Kerja sama yang difasilitasi Pemprov Sulut ini diharapkan dapat memperkuat konsistensi penegakan hukum di daerah, terutama dalam konteks kasus-kasus ringan yang lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan sosial. Selain itu, kolaborasi tersebut diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang berjalan.
Kejaksaan Tinggi Sulut menegaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah daerah akan menjadi fondasi penting untuk memastikan efektivitas program pidana kerja sosial. Dengan adanya kolaborasi lintas struktur pemerintahan, implementasi kebijakan dapat berlangsung secara terukur dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulut menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan hukum modern. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus membangun kemitraan dengan kejaksaan agar inovasi penegakan hukum dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.(*/red)
