TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menunjukkan keseriusan dalam memperkuat regulasi daerah melalui penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima yang hadir mewakili Bupati Oskar Manoppo dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Boltim yang digelar di Ruang Paripurna, Kamis (4/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Sekda membacakan sambutan Bupati yang mengajak seluruh hadirin memanjatkan syukur atas terselenggaranya Paripurna Tingkat II—tahap akhir dalam proses pembentukan Perda—yang menandai disetujuinya dua regulasi penting, yakni Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
KTR: Komitmen Hadirkan Lingkungan Sehat
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Ranperda Kawasan Tanpa Rokok menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Negara, menurutnya, wajib memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, ibu hamil, dan perokok pasif.
Perda KTR menetapkan tujuh kawasan wajib tanpa rokok, termasuk sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, tempat kerja, angkutan umum, dan ruang bermain anak. Pemerintah tetap menyediakan area khusus merokok di luar kawasan tersebut untuk menjaga proporsionalitas aturan.
Ranperda ini juga mempertegas larangan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk rokok di kawasan yang telah ditetapkan, dengan mekanisme pengawasan berjenjang melibatkan perangkat daerah dan masyarakat.
RP3KP: Arah Pembangunan Permukiman Berkelanjutan
Regulasi kedua, RP3KP, menjadi pedoman penting dalam mengarahkan pembangunan perumahan dan permukiman secara terencana dan berkelanjutan. Dokumen ini memastikan integrasi program pusat dan daerah, termasuk pemanfaatan DAK dan bantuan pembangunan rumah.
RP3KP juga mendukung target nasional 100–0–100, yakni 100 persen akses air minum layak, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap kualitas hunian masyarakat semakin baik dan pertumbuhan kawasan kumuh dapat dicegah sejak dini.
Apresiasi Kegiatan Keagamaan dan Penguatan Kerukunan
Di akhir sambutan, Bupati turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pesparani yang baru saja digelar. Ia menilai kegiatan tersebut bukan sekadar lomba paduan suara, melainkan ruang pembinaan iman, kreativitas, serta karakter generasi muda Katolik di Boltim.
Pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap kegiatan lintas agama sebagai bagian dari upaya memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan antarumat. Ia berharap berbagai kegiatan keagamaan dapat terus mempererat hubungan antarwilayah dan menumbuhkan semangat pelayanan bagi masyarakat.(*/red)
