JAKARTA, NusaraID.com – Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, menjadi sorotan nasional setelah masuk dalam daftar 15 daerah dengan dana pemerintah daerah (pemda) terbesar yang masih “tidur” di bank. Nilai dana yang belum terserap itu mencapai angka fantastis, Rp 2,6 triliun.
Temuan tersebut diungkap oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berdasarkan data Bank Indonesia per September 2025. Secara nasional, total simpanan dana pemda yang belum dimanfaatkan tercatat Rp 234 triliun, angka yang dinilai cukup mengkhawatirkan karena menggambarkan lambatnya penyerapan anggaran di daerah.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, rendahnya realisasi belanja daerah bukan disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan lemahnya eksekusi program di lapangan. “Jadi ini bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena kecepatan eksekusinya yang lambat,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Senin (20/10/2025), dikutip dari Tempo.com.
Menurut Kemenkeu, hingga triwulan III tahun 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp 712,8 triliun atau sekitar 51,3 persen dari total pagu Rp 1.389,3 triliun. Padahal, realisasi transfer ke daerah telah mencapai Rp 644,9 triliun atau sekitar 74,2 persen dari pagu—lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 635,6 triliun.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekarang giliran pemda memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegas Purbaya.
Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak membiarkan uang daerah “menganggur” di rekening bank. “Kelola dana dengan bijak, simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin. Jangan biarkan uang tidur, uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah,” ujarnya menambahkan.
Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, berikut 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan:
- Provinsi DKI Jakarta – Rp 14,68 triliun
- Provinsi Jawa Timur – Rp 6,84 triliun
- Kota Banjarbaru – Rp 5,17 triliun
- Provinsi Kalimantan Utara – Rp 4,7 triliun
- Provinsi Jawa Barat – Rp 4,17 triliun
- Kabupaten Bojonegoro – Rp 3,6 triliun
- Kabupaten Kutai Barat – Rp 3,2 triliun
- Provinsi Sumatera Utara – Rp 3,1 triliun
- Kabupaten Kepulauan Talaud – Rp 2,62 triliun
- Kabupaten Mimika – Rp 2,49 triliun
- Kabupaten Badung – Rp 2,27 triliun
- Kabupaten Tanah Bumbu – Rp 2,11 triliun
- Provinsi Bangka Belitung – Rp 2,1 triliun
- Provinsi Jawa Tengah – Rp 1,99 triliun
- Kabupaten Balangan – Rp 1,86 triliun
Tingginya dana mengendap ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam percepatan realisasi anggaran daerah. Pemerintah pusat berharap para kepala daerah lebih cepat dalam menyalurkan belanja produktif agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Dananya sudah tersedia, segera gunakan untuk hal produktif. Jangan tunggu akhir tahun,” pungkas Purbaya.(*/red)
